Kota Hujan Tempat Bermukim

(Tulisan Pendukung Display Properti, Koran Tempo 16 Agustus 2012)

Bogor telah lama menjadi tempat istirahat di zaman Kolonial, berkembang menjadi kawasan penyangga dengan sejumlah daya tarik sebagai lokasi hunian.

Aktivitas perekonomian di Jakarta yang berkembang pesat, menimbulkan banyak pula kebutuhan akan hunian. Dan meskipun kini bermunculan apartemen di tengah kota, namun masih banyak yang memilih tempat tinggal di Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang dengan alasan luasan tanah memungkinkan untuk memilih landed house.

Dalam memilih rumah memang banyak pertimbangan. Mulai dari pemilihan lokasi dengan akses terjangkau, suasana, fasilitas pendukung termasuk sarana dan prasarana umum, serta ketersediaan lingkungan hijau.

Kota Bogor menjadi salah satu alternatif daerah perumahan dengan adanya akses Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) bagi kendaraan roda empat, atau jalur non-tol Parung-Ciputat, selain bisa menggunakan moda transportasi umum seperti bus dan kereta api.

“Selain sudah tinggal di Bogor sejak kecil, udara lebih segar dan kondisi air bagus. Suami yang bekerja di Jakarta, bisa bawa mobil via tol atau kereta api,” alasan Rini, 45 tahun, ibu rumah tangga yang bermukim di utara Bogor.

Kondisi kualitas air dan udara yang segar juga dikemukakan oleh Chief Marketing Officer Bogor Nirwana Residence (BNR) Atang Wiharna, selain kondisi hunian Bogor yang lebih eksklusif. “Apalagi dengan kondisi landbank Kota Madya Bogor terbatas dan harga tanah lebih tinggi otomatis menyebabkan harga jual lebih tinggi. Harga rumah per unit bisa di atas Rp 600 juta,” ujarnya saat ditemui di Bogor pada Senin 6 Agustus 2012.

Perumahan yang memiliki total lahan seluas 1200 hektare, untuk pengembangan unit klaster baru di semester II-2012 ini saja mematok harga mulai dari Rp 800 juta dengan luas tanah sebesar 126 meter persegi dan luas bangunan sekitar 110 meter persegi.

Atang juga berkilas balik, Kota Hujan ini memang dibentuk oleh Pemerintah Kolonial Belanda sebagai kawasan istirahat dengan suasana kota lebih teduh, selain faktor  pemerintah kota tidak agresif memberi izin kepada developer untuk mengembangkan wilayah perumahan di sekitar Kota Madya.

Membeli rumah juga tidak sekadar memenuhi kebutuhan primer akan tempat tinggal. Juga sebagai sarana investasi yang diharapkan memiliki return atau nilai jual kembali cukup baik. Atang menyebutkan normalnya nilai tambah (added value) properti biasanya meningkat 15-20 persen per tahun, bahkan bisa mencapai 40 persen dalam setahun. “Tapi untuk mencapai nilai jual kembali meliputi berbagai faktor. “Pilihlah pengembang yang masih memiliki lahan luas, sehingga minimal pengembang tidak hanya menyediakan rumah, akan tetapi hunian yang memadukan konsep one stop living, sehingga tidak hanya untuk hunian, tapi di kawasan tersebut ada areal komersial, pendidikan, rumah sakit dan area penghijauan,” ujarnya.

Menurut Atang, BNR saat ini menggarap sepertiga dari total lahan, atau baru sekitar 400 hektare, sejak 2002. Sejauh ini telah tersedia antara lain area hiburan dan gaya hidup Orchard Walk, pusat kebugaran dan bowling center, The Jungle, dan menyusul Universitas Bakrie dan rumah sakit.

“The Jungle adalah wahana tematik bagi keluarga dengan 13 wahana diluar 4D Cinema. Pada awalnya dibangun sebagai fasilitas penghuni, namun animo pengunjung luar untuk datang cukup tinggi,” kata Promotion Supervisor The Jungle Winda Okta N. secara terpisah. 

Bogor memang dikenal sebagai tempat wisata akhir pekan, dengan daya tarik Kebun Raya Bogor, Museum Zoologi, factory outlet dan destinasi wisata kuliner. Selain itu pembangunan Jalan Tol Lingkar Luar Bogor atau Bogor Ring Road juga turut memudahkan para commuter mencapai Jakarta, sekaligus mendongkrak perluasan pembangunan properti di sekitar lintasan jalan tol yang melingkari Kota Bogor, menghubungkan Sentul Selatan hingga Dramaga.

(DEWI RETNO)

Peluang e-voting Pasca e-KTP

Sistem Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) telah dimulai di Jembrana Bali pada 2001, dan hingga kini berkembang pada pengecilan ukuran pembaca (reader) termasuk pengolah dan penyimpan data.

Pada kartu tertanam chip 8 kilobyte untuk menyimpan 27 jenis data, termasuk biometrik 10 sidik jari dan iris mata penduduk.  Sistem e-KTP berbasis database kependudukan nasional lekat dengan kemajuan  teknologi informasi ini terdiri atas komponen chip, pembaca data kartu, pemindai sidik jari, kamera, perekam tanda tangan, dan server.

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) RI  menghasilkan prototipe atau model referensi pembaca e-KTP yang kompak sebagai acuan industri nasional. Komponennya meliputi papan mikrokontroler, layar sentuh LCD, pembaca data tanpa kontak yang transparan, dan baterai kering. Model ini dapat melakukan transaksi membaca data di dalam kartu e-KTP. Data yang ditampilkan meliputi Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, masa berlaku e-KTP, dan foto pemilik e-KTP.

Dari aspek teknologi, kartu pintar e-KTP tak hanya sebagai otentifikasi identitas. Namun, dapat dikembangkan menjadi multifungsi sebagai kartu Jamkesmas, kartu subsidi BBM, kartu tenaga kerja, kartu perbankan, pajak, dan polis asuransi.

Penerapan e-KTP nasional ditargetkan menjaring 172 juta penduduk wajib ber-KTP di  497 kabupaten/kota pada 2012. ”Sampai 30 April 2012 ini secara nasional di 197 Kabupaten Kota telah selesai dilakukan perekaman e-KTP sebanyak 71 juta jiwa dari target 67 juta jiwa,” kata Mendagri  Gamawan Fauzi saat menghadiri Rapat Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Jambi, Rabu 18 Juli 2012.

Pada 2012 ini guna menyiapkan fase pemanfaatan e-KTP yang telah diterbitkan ke penduduk, BPPT telah melakukan perancangan alat pembaca e-KTP kompak (compact eKTP reader) sebagai perangkat yang sangat dibutuhkan oleh institusi, seperti perbankan, yang memerlukan untuk membaca data dan verifikasi sidik jari pemegang e-KTP.

Ke depan, e-KTP akan dikembangkan dari sekadar otentifikasi identitas pribadi menjadi multifungsi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti untuk kartu jaminan sosial, kartu subsidi, dan kartu tenaga kerja luar negeri atau lainnya.

e-voting

Selain itu e-KTP membuka peluang terjadinya Pemilihan Umum secara elektronik (e-voting), yang diyakini menjadi salah satu cara yang diharapkan mampu mengatasi permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Pelaksanaan e-voting bertujuan untuk mengurangi peluang kesalahan dan penyalahgunaan dalam proses pemungutan dan penghitungan suara serta lamanya proses rekapitulasi berjenjang.

Pemilihan elektronik juga berdurasi singkat, mulai dari orang berdiri dari tempat duduk sampai selesai hanya 30 - 40 detik. Sementara proses didalam bilik, menyentuh layar komputer hanya 15 - 20 detik. Waktu perhitungan real time, hasilnya bisa langsung disajikan dan langsung kirim melalui sistem telekomunikasi bersama backup.

e-KTP yang telah dilengkapi chip tersebut digunakan untuk mendeteksi pencoblosan ganda atau lebih diharapkan dapat memperlancar implementasi e-voting di Indonesia. Akurasi data tidak perlu diragukan,  data suara yang dipilih tidak dapat diubah, pilihan yang sah tidak dapat dihapus, dan pilihan yang tidak sah tidak dihitung pada perolehan suara.

Simulasi juga sudah dilakukan di beberapa tempat seperti Pandeglang, DKI Jakarta, Banda Aceh, Tegal, Gorontalo, Bantaeng, dan Makassar. Sosialisasi terus dilakukan sambil menyempurnakan desain prototipe dalam rangka memberi rekomendasi yang komprehensif mengenai Pemilu elektronik di Indonesia.

Uji coba dan jajak pendapat dilakukan pada berbagai lapisan masyarakat, termasuk melibatkan penyandang disabilitas dalam uji coba sehingga dimungkinkan para penyandang cacat ini nanti  bisa melakukan pemilihan secara elektronik tanpa bantuan.

BPPT optimistis dengan e-voting akan ditopang oleh generasi masa kini yang lebih familiar dengan teknologi informasi dan komunikasi.  BPPT juga terus menyempurnakan desain secara teknis dan melakukan sosialisasi melalui dialog. Dialog e-voting sejauh ini telah melibatkan semua stakeholders yang ada di Indonesia baik KPU pusat, daerah, BAWASLU, Pemerintah Daerah, perangkat hukum, MK dan lainya serta industri terkait. Termasuk juga Komisi II DPR untuk membahas persiapan BPPT menuju pemilu secara elektronik melalui RUU pemilukada.

Dorongan untuk melaksanakan e-voting kian menguat seiring target pemerintah untuk menuntaskan Pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) pada  1 Januari 2013. E-voting juga telah diperkenankan menjadi salah satu metode pemberian suara oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam amar Putusan Nomor 147/PUU-VII/2009. Disamping keputusan MK tersebut, penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam pemilu juga telah mendapatkan landasan hukum yang kuat dengan telah diberlakukannya UU Nomor 11/2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE), di mana dalam UU ITE pasal 5 disebutkan, informasi elektronik atau dokumen elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. (DEWI RETNO)

(Gambar dikutip: www.koranbanten.com)

Pemerintah Kabupaten Enrekang - Potensi Daerah Seharum Kopi Arabika

Pemerintah Kabupaten Enrekang

Potensi Daerah Seharum Kopi Arabika

Berkonsentrasi pada pertanian non-kelautan dengan pembangunan daerah berkonsep agropolitan.

(diterbitkan di : Koran Tempo, Indonesia Kini, Rabu 6 Juni 2012)

Bagi pecandu kopi, mungkin pernah mendengar nama kopi Kalosi? Kenikmatan citarasa kopi ini telah terkenal seantero dunia dan telah dipatenkan oleh pengusaha Amerika Serikat.  Namun mungkin tidak banyak yang tahu kalau kopi yang berasal dari tumbuhan bernama latin Arabica typica ini hanya tumbuh di tiga negara, salah satunya di Indonesia tepatnya di wilayah kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan.

   

Oleh karenanya pemerintah kabupaten (pemkab) Enrekang kini mematenkan jenis kopi ini dengan nama Bungin Kopi. Sertifikat ini telah diterbitkan oleh Departemen Perindustrian RI pada Februari 2010.  Selain itu Pemkab juga telah mematenkan jenis kopi arabika lain, yaitu Duri Enrekang Kopi (Dekopi).

 “Harapan kami dengan adanya hak paten kopi berdasarkan indikasi geografis, supaya kopi arabika Enrekang dipercaya dunia dari segi cita rasa,” kata Bupati Enrekang, La Tinro La Tunrung di Jakarta beberapa waktu lalu. Tentu saja ini hal ini akan mendukung pemasaran dan mengembalikan kejayaan  kopi Enrekang yang dulu telah dikenal memiliki cita rasa yang diakui dunia.

Keberhasilan dua kelompok tani dari kabupaten Enrekang sebagai juara pertama dan kedua dalam Kontes Kopi Specialty Indonesia 2008 berlangsung di Jember, Jawa Timur, membuktikan Bungin Kopi unggul dalam kompetisi yang melombakan aroma dan citarasa berbagai komoditas kopi dari seluruh daerah penghasil kopi di tanah air.

Prestasi inilah yang membuat Pemkab Enrekang diundang pemerintah Jerman untuk mengikuti pameran kopi di Jerman, Mei 2010 lalu.  

Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan ini berkonsentrasi pada pertanian non perikanan laut. Potensi pertanian padi dan palawija menyebar merata disetiap kecamatan, dengan jenis tanaman seperti jagung, ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah. Selain itu menjadi daerah penghasil sayur-sayuran dan buah-buahan.

Ragam tanaman dihasilkan, mulai dari kentang, kubis, sawi, tomat, bawang merah, daun bawang, cabai, buncis dan wortel. Ada durian, pepaya, pisang, rambutan, nanas, markisa, alpukat dan mangga.

Tanaman perkebunan andalan yaitu kelapa, kapuk, kopi, cengkeh, lada, kakao, kemiri dan jambu mete. Daerah penanaman kopi dan cengkeh banyak dihasilkan di Baraka, Alla, dan Curio. Sementara lada  di Baraka dan Malua. Kakao di Enrekang dan Kecamatan Maiwa.

Menurut La Tinro La Tunrung, pemkab telah mengucurkan kredit tanpa bunga kepada para petani untuk meningkatkan hasil pertanian di daerah ini. Program ini telah mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan produktivitas para petani.

Pada akhir  2007 pencanangan sebagai daerah sentral komoditi kentang Sulawesi Selatan menjadi salah satu agenda penting La Tinro La Tunrung. Bertempat di kecamatan Masalle, dilakukan panen raya Kentang Kalosi yang dihadiri oleh Sesmenristek, LIPI, Universitas Hasanuddin (Unhas), dan instansi terkait. Kentang kalosi ini sebenarnya sudah hampir punah, sehingga pemkab Enrekang bekerjasama dengan tim Unhas melakukan pemurnian dengan menggunakan sistem kultur jaringan.

“Tanaman yang menggunakan pupuk organik juga perlu terus dibudidayakan karena sayur mayur menjadi komoditi tidak kalah penting bagi kemakmuran rakyat,” ujarnya.

Pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan menjadi satu diantara sekian program utama pemerintah Kabupaten Enrekang. Salah satu realisasi dari program ini adalah pembuatan jalan beton yang menghubungkan sejumlah kecamatan. Pembangunan jalan ini diharapkan mampu membuka akses bagi daerah-daerah yang terisolir, serta mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di kecamatan dan desa-desa.

Guna menjadi daerah agropolitan, pemkab Enrekang membangun Sub Terminal Agro yang bertempat di Cece, Desa Sumillan, kecamatan Alla, yang menjadi tempat lelang komoditi pertanian  untuk pertama kalinya di Sulawesi Selatan. (Dewi Retno)